Surabaya, Perintis.co.id – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan pentingnya pemanfaatan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif strategis pembiayaan pembangunan di daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Mekeng menilai kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah terus meningkat seiring tuntutan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah dinilai masih terbatas dan sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pembiayaan yang sah, terukur, dan berkelanjutan.
“Obligasi daerah dapat menjadi instrumen strategis, bukan hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana investasi publik yang transparan dan akuntabel,” ujar Mekeng.
Butuh Tata Kelola dan Pengawasan Ketat
Meski demikian, Mekeng mengingatkan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Diperlukan perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang ketat agar instrumen tersebut tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.
Menurutnya, kesiapan regulasi, kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta tingkat kepercayaan publik menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi obligasi daerah di Indonesia.
Sarasehan nasional ini diharapkan menjadi forum strategis untuk bertukar gagasan dan pandangan antara pemangku kepentingan, akademisi, praktisi keuangan, dan pemerintah daerah terkait peluang serta tantangan penerapan obligasi daerah.
“Melalui forum ini, Fraksi Partai Golkar MPR RI ingin mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif guna memperkuat pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tegas Mekeng.
Libatkan Pemda dan Pemangku Kepentingan
Kegiatan tersebut diikuti oleh bupati dan wali kota, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota Fraksi Golkar daerah, BEM se-Surabaya, kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur, Kadin, HIPMI, Bursa Efek Indonesia, pelaku pasar modal, serta perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sarasehan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, MH; Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kementerian Keuangan Adriyanto; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Widi Widayat; Anggota Dewan Komisioner OJK Dr. Tito Sulistio; Dosen Ekonomi Universitas Airlangga M. Syaikh Rohman; serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Didi Fathihidi.
Para narasumber membahas aspek regulasi, kesiapan fiskal daerah, peran OJK dalam pengawasan, hingga peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah. Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang dipandu moderator Akbar Faisal.(*)
